Prajurit Angkatan Darat Inggris Dipenjara Karena Pelanggaran Keamanan Ponsel

black and yellow poison sign — Mikael Seegen / Unsplash

Seorang prajurit Angkatan Darat Inggris bernama Daniel Barton-Kennedy dijatuhi hukuman 10 bulan penahanan dan penurunan pangkat oleh pengadilan militer setelah ponselnya diretas dan foto pribadi dicuri untuk pemerasan.

Kejadian ini bermula pada Januari 2026 ketika unit Barton-Kennedy dikirim ke wilayah Tapa di Estonia untuk mengikuti latihan militer bernama Exercise Eastern Warrior. Lokasi tersebut berada sekitar 145 kilometer dari perbatasan Rusia. Sebelum keberangkatan pada 7 Januari, pihak militer Inggris memberikan perintah tegas kepada seluruh personel untuk melepas kartu SIM dari perangkat elektronik pribadi, mematikan fungsi lokasi, dan menggunakan jaringan pribadi virtual atau VPN guna mengurangi risiko kebocoran informasi.

Barton-Kennedy, yang saat itu merupakan seorang sersan dengan masa dinas lebih dari 7 tahun di Batalyon Pertama Resimen Duke of Lancaster, tidak mematuhi perintah tersebut meskipun peraturan keamanan telah ditegaskan berulang kali setelah tiba di Estonia.

Pada 19 Januari, Barton-Kennedy melaporkan kepada komandan peleton bahwa ia menerima pesan pemerasan dari orang tak dikenal. Pelaku mengklaim telah mendapatkan foto telanjang dari album ponselnya dan mengidentifikasi identitasnya melalui media sosial. Barton-Kennedy awalnya membayar 100 poundsterling, namun ia menolak membayar permintaan tambahan sebesar 250 poundsterling dan kemudian melaporkan insiden tersebut kepada atasannya.

Dalam persidangan pada 30 Juli, Barton-Kennedy mengaku melanggar perintah. Ia menyatakan bahwa ia memahami peraturan keamanan tersebut, tetapi ingin tetap berkomunikasi dengan pasangannya yang sedang hamil dan menghubungi putrinya pada hari ulang tahun sang anak. Dalam pernyataan tertulisnya, ia mengaku terkejut saat menerima pesan pemerasan pertama dan merasa sangat menyesal.

Juru bicara Angkatan Darat Inggris, Letnan Kolonel E.P. Mackie, menyatakan bahwa tindakan keamanan diterapkan untuk melindungi keselamatan personel. Pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan individu atau operasi militer akan ditangani dengan cepat dan pelaku harus menghadapi tindakan disipliner yang tegas. Upaya banding yang diajukan Barton-Kennedy pada Agustus 2026 telah ditolak. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pemerasan ini terkait dengan serangan siber yang didukung oleh Rusia atau negara lain, dan identitas peretas tidak diungkapkan.